Kebijakan Pembangunan Orde Baru

Perbandingan pada awal berdiri dengan  masa kini

No	Kebijakan	Program	Pada Awal Berdiri	Pada Masa Kini
1.	Pertanian	a.      KUD (Koperasi Unit Desa)	Awal mula dengan Soeharto uang membangun dan mengembangkan organisasi / institut yang akan menjalankan program. Pembangunan ditekankan pada penciptaan institusi pedesaan sebagai wahana pembangunan yang diperuntukkan meningkatkan produksi beras dan koperasi. Dan pemerintah mengembangkan ekonomi pedesaan dengan menunjuk Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada dengan membentuk BUUD (Badan Usaha Unit Desa) dan lahir KUD (Koperasi Unit Desa).	Koperasi pada perkembangannya saat ini umumnya berjalan dengan baik akan tetapi belum sesuai dengan yang diharapkan. Dikarenakan para pengelolanya kurang profesional untuk mengatasi perkoperasian Indonesia saat ini. Meski beberapa kebijakan telah direncanakan oleh pemerintah keberadaannya masih belum memenuhi sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.
		b.      BPTP (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian)	BPTP adalah Balai Pengkajian Teknologi Pertanian yang dikembangkan oleh Soeharto. Soeharto mengembangkan institusi yang mendukung pertanian lain. BPTP berkembag untuk menghasilkan inovasi untuk pengembangan pertanian yang pada masa Soeharto salah satu produknya yang cukup tinggi adalah bibit unggul.	Pada masa kini banyak penciptaan bibit unggul tahan wareng untuk melindungi tanaman dari serangan hama dan cuaca. Pada masa kini banyak bibit atau pupuk atau pencegahan wareng seperti bibit pertiwi, pupuk urea, pupuk set A, pupuk organic, pupuk TS, dll serta inovasi pertanian lainnya.
		c.      VUTW (Varietas Unggul Tahan Wareng)	VUTW merupakan inovasi pengembangan pertanian untuk menghasilkan produksi pangan yang bagus. VUTW ini bisa menjadi penyalur sarana produksi pertanian seperti pupuk, benih, dan obat-obatan. Diperkenalkan juga manajemen usaha tani, dimulai dari Panca Usaha Tani, Bimas, Operasi Khusus, dan Intensifikasi Khusus.	Pada masa ini banyak dibangun pabrik-pabrik pupuk untuk penyediaan pupuk bagi petani. Pemerintahan memfasilitasi ketersediaan benik unggul, pupuk, dan pestisida. Pabrik unggul yang telah dibangun adalah Petro Kimia Gresik di Gresik dan lainnya.
		d.      PPL( Penyuluh Pertanian Lapangan)	Koperasi di pedesaan terus dipacu untuk meningkatkan produktivitas. BUUD yang semula hanya dilibatkan dalam program Bimbingan Massal, kemudian ditingkatkan menjadi KUD dengan tugas serta peranan yang terus dikembangkan. Inpres No.4 tahun 1973, tentang KUD. Kebijakan tersebut dilanjutkan dengan Inpres No.4 yang membentuk wilayah unit desa dan menjadi KUD. Kemudian lahir PPL di bawah Departemen Pertanian.	Pada masa ini PPL cukup berjalan dengan baik. Para PPL memperkenalkan dan menyebarluaskan teknologi pertanian kepada para petani melalui kegiatan penyuluhan. Para penyuluh ditempatkan di tingkat desa dan kelompok petani dan banyak program penyuluhan salah satunya kelompencapir (kelompok pendengar, pembaca, nelayan dan pemirsa) yang temu langsung Antara petani, nelayan dan peternak dengn sesame petani atau penyuluh.
2.	Pendidikan	a.      SD Inpres	Pada 1973, Soeharto mengeluarkan Inpres No.10 tahun 1973 tentang Program Bantuan Pembangunan Gedung SD. Pada awal-awal tahun pelaksanaan program ini hamper setiap tahu, ribuan gedung sekolah dibangun. Peningkatan jumlah SD diikuti pula oleh peningkatan jumlah guru. Soeharto menyatakan bahwa kebijakannya bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama dan adil kepada seluruh anak berusia 7-12 tahun dalam menikmati pendidikan dasar.	Pada masa ini banyak gedung-gedung SD, namun atas nama Inpres kian menipis. Pada masa kini sempat terjadi pergeseran atau pergantian ketentuan umur dalam memasuki bangku SD. Dulu waktu saya masih memasuki bangku SD dan sekarang saya memasuki kelas 12 , dulu ketentuan umur memasuki SD masih dibawah 7 tahun, namun sekarang wajib minimal 7 tahun untuk memasuki bangku SD.
		b.      GN-OTA (Gerakan Nasional-Orang Tua Asuh)	Meski program wajib belajar tidak diikuti oleh kebijakan pembebasan biaya pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, pemerintahan mengatasi melalui program beasiswa dan muncul program GN-OTA. Untuk memperkuat pelaksanaan GN-OTA, diterbitkan surat Keputusan Bersama Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Agama tentang Bantuan terhadap Anak Kurang Mampu, Anak Cacat, dan Anak yang bertempat tinggal di Daerah Terpencil.	Pada masa kini masih ada beasiswa atau bantuan untuk Anak kurang mampu maupun cacat. Dengan banyak persyaatan dan juga harus menunggu lama apakah bisa di acc. Karena sekarang banyak kejadian bahwa yang mendapatkan beasiswa rata-rata adalah keluarga yang masih tercukupi dan anak dari keluarga kurang mamou bahkan tidak mendapatkan bantuan.
3.	KB (Keluarga Berencana)	a.      BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional)	Tahun 1957 BKKBN dimulai dari suatu organisasi yang murni berstatus swasta, kemudian menjadi organisasi semi pemerintah tahun 1968 dan 1970 menjadi organisasi resmi. BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai ketentuan peraturan UU.	Pada masa kini BKKBN berjalan lancer. Melalui program KB yang dilakukan oleh pemerintah, baik melalui media cetak atau elektronik. Dan juga kini telah ada mars “Keluarga Berencana”.
		b.      Penyuluh KB	Program KB diawali dengan ditandatanganinya Deklarasi Kependudukan PBB pada tahun 1967 sehingga mengakui hak-hak untuk dasar manusia dan juga pentingnya pembatasan jumlah penduduk sebagai unsur perencanaan ekonomi dan sosial.	Saat ini, program ini masih terus menjalankan tugasnya untuk mengendalikan jumlah penuduk di Indonesia. Tetapi, seperti yang saya katakan tadi, masyarakat yang bersifat cuek dan yaah.. begitulah.
4.	Kesehatan	a.   Puskesmas	Puskesmas bermula dari Konsep Bandung Plan diperkenalkan oleh d. Y.Leimena dan dr. Patah aun 1951. Bandung plan ini merupakan konsep pelayanan yang menggabungkan pelayanan kuratif dan preventif.Organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat, dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat	Saya sendiri telah melihat bahwa saat ini Puskesmas telah tersebar ke setiap kecamatan di Indonesia. Dan cukup melayani kesehatan masyarakat desa. Tetapi saya melihat bahwa Puskesmas yang seringkali tutup, karena memang keadaan masih sepi. Tetapi pelayananya saya kira sudah mumpuni untuk mengupayakan kesehatan masyarakat sekitar.
		b.      Posyandu	Posyandu ini hadir untuk melayani ibu dan anak serta menyejahterakan masyarakat dengan program pelayanan terpadu untuk menurunkan angka kematian ibu anak serta meningatkan rasa peduli masyarakat rasa peduli akan pentingnya kesehatan.	Dalam pelaksanaanya rata rata posyandu ini dilaksanakan di puskesmas. Sehingga nasibnya sama dengan puskesmas, yakni menyebar luas di setiap kecamatan di indonesia.

Program 4p ( Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila )

A.  Pelaksanaan program 4p ( Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ) pada masa Presiden Soeharto

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (disingkat P4) atau Eka Prasetya Pancakarsa  adalah sebuah panduan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara semasa Orde Baru (pada masa pemerintahan Presiden Soeharto). Program P4 ini diterapkan sesuai dengan Ketetapan MPR no. II/MPR/1978. Pada program ini, setiap sila dalam Pancasila dijabarkan dalam Butir-Butir P4. Pada masa Orde Baru, berbagai kalangan seperti setiap guru, pegawai negeri dan siswa harus mengikuti Penataran P4. Oleh pemeritahan Orde Baru Penataran P4 membuat masyarakat menyadari, mengetahui dan menghayati ideologi Negara.

Saat ini, program P4 dan Penataran P4 sudah tidak ada lagi, karena dibatalkan melalui penerbitan Tap MPR RI No.XVIII/MPR/1998. Pembatalan P4 ini karena “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) yang materi muatan dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara, perlu dicabut.”

Pencabutan terhadap Program P4 ini dilandasi situasi pada masa awal Reformasi setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru presiden Suharto. Pada masa ini P4 dianggap sebagai alat Orde Baru untuk mempertahankan kekuasaan.

Pada masa Orde Baru, Pancasila ditafsirkan penuh muatan politik untuk melanggengkan kekuasaan. Selain itu, penanaman nilai-nilai Pancasila juga dilakukan secara represif di semua jenjang pendidikan. Misalnya, pihak yang kritis terhadap pemerintahan Orde Baru dicap sebagai penentang Pancasila.

Presiden Soeharto mengajak seluruh masyarakat, baik para pemuda, mahasiswa dan cendekiawan agar kembali kepada prinsip-prinsip perjuangan Orde Baru dalam melaksanakan pembangunan. Yaitu, bertekad untuk melaksanakan kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar, pandai melihat, sebab kalau membiarkan mereka (yang mengembangkan demokrasi di luar Demokrasi Pancasila-Red) ini akan menjadi lawan daripada Pancasila itu sendiri, sama halnya itu dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dulu,” ujamya.

“Pancasila sebagai dasar negara,ideologi danpandangan hidup dalam bemegara, berbangsa dan bermasyarakat harus selalu dipegang teguh. Jangan kemudian mempunyai tafsiran dan konotasi lain,”kata Kepala Negara kepada wartawan di atas pesawat DC-I 0 Garuda Indonesia dalam petjalanan kembali dari New Delhi, India ke Jakarta, Jumat (17/ 12) sore.

Presiden mensinyalir sekarang iniada yang selalu harus akan keterbukaan dan kebebasan, serta menilai seolah-olah pemerintah berada diluar sistem ketatanegaraan.

B.  Pelaksanaan program 4p ( Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ) pada masa Presiden Soeharto

Pancasila adalah sebuah hasil yang tercipta dari kesepakatan bersama yang kemudian disebut sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila terkandung semangat kekeluargaan sebagai inti ajaran Pancasila. Pancasila secara resmi dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, walaupun istilah “Pancasila” tidak di sebutkan secara terang-terangan dalam Pembukaan tersebut, namun sila demi sila secara jelas dicantumkan di dalamnya. Pembukaan UUD 1945 menjadi tempat adanya rumusan Pancasila.

Masyarakat Indonesia sulit mengamalkan nilai-nilai kebersamaan, solidaritas, dan toleransi antar ke sesama masyarakat, sehingga setiap masyarakat harus bisa dituntut secara hati nurani untuk memahami apa itu Pancasila, bagaimana memahaminya dan bagaimana cara menerapkannya.

Keaadaan baik buruknya moral bangsa Indonesia bisa kita lihat dengan perilaku rakyat atau bangsa Indonesia itu sendiri. Demi keadaan untuk terciptanya kehidupan yang sesuai watak warga negara Indonesia, masyarakat harus memahami prinsip dasar Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia dan harus menambah wawasan yang seluas mungkin tentang pemahaman Pancasila. Ketidak berhasilan bisa mempengaruhi beberapa faktor. Faktor-faktornya sebagai berikut :

1.     Faktor kurangnya pendidikan akan pancasila

2.     Faktor ketidak pedulian pemerintah

3.     Faktor pemberian contoh yang tidak baik dari pemerintah

Cara mengubah setiap insan menjadi seseorang yang berpemikiran dengan landasan pancasila adalah dengan landasan Pancasila adalah dengan pemimpin harus memberikan contoh dan tauladan yang baik bagi rakyatnya. Karena pemimpin yang baik sepenuhnya akan memberikan efek-efek yang positif pula pada masyarakatnya dan memotivasi masyarakat untuk berpikir dengan landasan Pancasila.

Jika nilai Pancasila tidak lagi dijalankan setiap masyarakat dan sulit diterapkan. Bisa dikatakan negara Indonesia ini adalah negara yang akan hancur perlahan-lahan. Karena ketidak pahaman masyarakat dan diterapkannya lagi Pancasila sudah membuat bangsa kita kehilangan landasan kenegaraanya. Setiap individu harus dituntut untuk memahami tentang Pancasila, demi tercapainya penerapan Pancasila pada masa kini

C.   Dwi Fungsi ABRI

Dwi fungsi ABRI adalah suatu dokrin di lingkungan Militer Indonesia yang menyebutkan bahwa TNI memiliki dua tugas, yaitu pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara dan kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara. Dengan peran ganda ini, militer diizinkan untuk memegang posisi di dalam pemerintahan. Pernyataan di atas berdasarkan beberapa pidato Soeharto. Soeharto mengatakan bahwa  sejalan dengan pelaksanaan tugasnya sebagai alat pertahanan dan keamanan, maka ABRI harus dapat dengan tepat melaksanakan peranannya sebagai kekuatan sosial, politik.

Sedangkan dalam bentuknya ABRI sebagai kekuatan sosial, memiliki dua buah fungsi. Yaitu fungsi stabilisator dan fungsi dinamisator. ABRI sebagai pelaksana tugas keamanan Negara juga kemanunggalannya dengan rakyat yang lebih di kenal dengan ABRI masuk desa maka dapat di kategorikan ABRI sebagai dinamisator sedangkan sebagai stabilisator dalam kehidupan bangsa dan negara. Sejarah mencatat bahwa ABRI telah membuktikan kedua fungsinya dalam tindakan-tindakan berikut ini:

a. ABRI sebagai dinamisator :

1.Kemampuan ABRI untuk berkomunikasi dengan rakyat, untuk merasakan dinamika masyarakat , dan untuk memahami serta mersasakan aspirasi serta kebutuhan-kebutuhan rakyat, memungkinkan ABRI untuk secara nyata membimbing, menggugah dan mendorong masyarakat untuk lebih giat melakukan partisipasi dalam pembangunan. Dalam halini dapat di contohkan dalam amnunggal desa yang lebh di kenal dengan ABRI masuk desa, abri masuk desa ini membantu segala hal yang yang berkaitan dengan pembanguna desa dalam rangk mengabdi kepada masyarakat.

2.Kemampuan tersebut dapat mengarah kepada dua jurusan. Di satu pihak hal tersebut merupakan potensi nyata ABRI untuk membantu masyarakat menegakkan asas-asas serta tata cara kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk juga rencana-rencana serta proyek-proyek pembangunan. Di lain pihak hal itu menyebabkan ABRI dapat berfungsi sebagai penyalur aspirasi-aspirasi dan pendapat-pendapat rakyat.

3.Untuk dapat lebih meningkatkan kesadaran nasional dan untuk dapat mensukseskan dan untuk dapat mensukseskan pembangunan, diperlukan suatu disiplin social dan disiplin nasional yang mantap. Oleh karena disiplin ABRI bersumber pada Saptamarga dan Sumpah Prajurit, sehingga secara masyarakat, maka ABRI dapat berbuat banyak dalam rangka pembinaan serta peningkatan disiplin nasional tersebut.

4.Sifat ABRI yang modern serta penguasaan ilmu dan teknologi serta perlatan yang maju, memberikan kemampuan kepada ABRI untuk juga mempelopori usaha-usaha modernisasi.

b. ABRI sebagai stabilisator :

1.Kemampuan ABRI untuk berkomunikasi dengan rakyat, untuk merasakan dinamika masyarakat dan untuk memahami aspirasi-aspirasi yang hidup dalam masyarakat, membuat ABRI menjadi salah satu jalur penting dalam rangka pengawasan sosial.

2.Kesadaran nasional yang tinggi yang dimiliki oleh setiap prajurit ABRI merupakan suatu penangkal yang efektif terhadap pengaruh social yang bersifat negatif dari budaya serta nilai-nilai asing yang kini membanjiri masyarakat Indonesia.

3.Sifat ABRI yang realistis dan pragmatis dapat mendorong masyarakat agar dalam menanggulangi masalah-masalah berlandaskan tata pilir yang nyata dan berpijak pada kenyataan situasi serta kondisi yang dihadapi, dengan mengutamakan nilai kemanfaatan bagi kepentingan nasional. Kemudian rakyat akan dapat secara tepat waktu menentukan prioritas-prioritas permasalahan dan sasaran-sasaran yang diutamakan.

4.Dengan demikian akan dapat dinetralisasi atau dikurangi ketegangan, gejolak-gejolak dan keresahan-keresahan yang pasti akan melanda masyarakat yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan dan karenanya mengalami perubahan social yang sangat cepat.

Pengaturan Dwifungsi ABRI dalam undang-undang sendiri baru dimulai pada era Orde Baru, undang-undang yang mengatur Dwifungsi ABRI ialah Ketetapan MPRS Nomor XXIV/MPRS/1966, yang kemudian disusul oleh UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum dan UU No. 16 Tahun 1969, Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahaan Keamanan Negara, dan UU no. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit ABRI.

Adapun penjelasan lebih lanjut tentang beberapa pasal tersebut adalah sebagai berikut :

UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD yang antara lain mengatakan :

“Mengingat Dwifungsi ABRI sebagai alat negara dan kekuatan social harus kompak bersatu dan merupakan kesatuan untuk dapat menjadi pengawal Pancasila dan UUG 1945 yang kuat dan sentosa.”

Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara mengukuhkan Dwifungsi ABRI sebagai salah satu modal dasar pembangunan nasional dengan kalimat :

“Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial yang tumbuh dari rakyat bersama rakyat menegakkan kemerdekaan bangsa dan negara.”

UU No. 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara, pasal 16 berbunyi :

“Angkatan bersenjata mempunyai fungsi sebagai kekuatan pertahanan kemanan negara dan sebagai kekuatan social.”

Dalam Penjelasan Pasal ini dirumuskan :

“Fungsi Angkatan bersenjata sebagai kekuatan social sudah ada sejak kelahirannya serta merupakan bagian dari hasil proses perjuangan dan pertumbuhan bangsa Indonesia yang telah dirumuskan dalam marga kesatu sampai marga ketiga Saptamarga dan dinyatakan sebagai salah satu modal dasar pembangunan nasional dalam Garis-garis Besar Haluan Negara. (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978).

Selanjutnya dalam pasal 28 dikatakan :

“(1) Angkatan bersenjata sebagai kekuatan social bertindak selaku dinamisator dan stabilisator yang bersama-sama kekuatan social lainnya memikul tugas dan tanggung jawab mengamankan dan mensukseskan perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini angkatan bersenjata diarahkan agar secara aktif mampu meningkatkan dan memperkukuh ketahanan nasional dengan ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai maslaah kenegaraan dan pemerintahan, mengembangkan demokrasi Pancasila dan kehidupan konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sefala usaha dan kegiatan pembangunan nasional.”

Penjelasan Pasal ini berbunyi :

“Sepanjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia terbukti angkatan bersenjata merupakan pengawal dan pengamal Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang setia, sehingga dalam peranannya sebagai kekuatan social, angkatan bersenjata mendayagunakan kempuannya selaku dinamisator dan stabilisator dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab mengamankan dan mensukseskan perjuangan dalam mewujudkan tujuan nasional.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, angkatan bersenjata diarahkan agar mampu secara aktif dan positif ikut serta memupuk serta memantapkan perseatuan dan kesatuan bangsa dan mampu berpersan dalam pembangunan nasional ke arah terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh.”

Terakhir, UU no. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit ABRI menegaskan dalam Pasal 6-nya :

“Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengemban Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yaitu sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara dan kekuatan social politik.”

Secara umum dapat kita jelaskan bahwa kedudukan militer pada masa orde baru ini sangatlah banyak dalam bidang pemerintahan, tidak hanya dari tingkat tertinggi namun juga sampai ke tingkat yang paling rendah pun masih dipimpin oleh orang-orang yang berasaldari ABRI. Hal ini terjadi karena adanya  kepercayaan dari setiap kalangan bahwa ABRI mampu melaksanakan tugas kenegaraan dan juga sudah pasti mampu melaksanakan tugas mengabdi kepada masyarakat.

Keikutsertaan militer dalam bidang politik secara umum bersifat antipartai. Militer percaya bahwa mereka merupakan pihak yang setia kepada modernisasi dan pembangunan. Sedangkan partai politik dipandang memiliki kepentingan-kepentingan golongan tersendiri.

Hubungan  antara ABRI dan kemunculan beberapa partai politik sepanjang era Orde Baru:

1)      Munculnya partai golkar kelahiran Golkar tidak lepas dari peran dan dukungan militer, yang pada saat itu merupakan bentuk reaksi terhadap meningkatnya kampanye PKI. Embrio Golkar awalnya muncul dengan pembentukan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar)

2)      Munculnya Partai Persatuan Pembangunan lahirlah PPP pada tanggal 5 Januari 1973 yang ditandatangani oleh NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Ketersediaan partai-partai tersebut tidak lepas dari tekanan pemerintah dan militer.

3)      Munculnya Partai Demokrasi Indonesia (PDI) PDI juga merupakan partai yang terbentuk pada praktik fusi oleh pemerintah. PDI terfusi atas partai-partai yang cenderung bersifat nasionalis seperti PNI, Murba, IPKI, serta Parkindo dan Partai Katolik (yang menolak dikategorikan dalam kategori material-spiritual). Ketiga partai yang terbentuk ini kemudian mengindikasikan keberhasilan penyederhanaan partai pada Orde Baru (dengan bantuan ABRI atau militer), karena sejak saat itu hingga tahun 1998/1999 hanya PPP, PDI dan Golkar yang mengikuti pemilihan umum.

Dampak positif  ( kelebihan ) Dwi Fungsi ABRI:

1. Kesejahteraan prajurit ABRI meningkat

Pada masa Orde Baru, ABRI mngendalikan berbagai yayasan dan perusahaan. Penghasilan dari yayasan dan perusahaan ini disalurkan untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan prajurit ABRI. Pada masa Orde Baru, gaji pegawai pemerintah, termasuk gaji anggota ABRI sangat rendah, sehingga mereka harus mencari pendapatan tambahan.

2. Para prajurit ABRI ikut berkontribusi dalam pembangunan

Para prajurit dimobilisasi dalam kegiatan seperti ABRI Masuk Desa, untuk melakukan kegiatan pembangunan seperti perbaikan jalan hingga mendirikan sarana kesehatan.

Dampak negative (kelemahan )  Dwi Fungsi ABRI:

1.     Terjadi dominasi oleh ABRIvterhadap masyarakat sipil

Pada masa Orde Baru, akibat dominasi ABRI, sangat banyak jabatan penting di Indonesia, seperti walikota, bupati dan gubernur iisi oleh para prajurit maupun purnawirawan ABRI. Akibatnya, peluang dan aspirasi politis masyarakat sipil menjadi terhambat.

2.     ABRI menjadi alat politik praktis

Dengan Dwi Fungsi ABRI, di MPR dan DPR terdapat anggota dewan dan majlis yang ditunjuk oleh ABRI. Bersama dengan para kepala daerah yang berasal dari ABRI, mereka dianggap sebagai kepanjangan tangan dari Presiden Soeharto. Akibatnya, setelah pemerintahan Soeharto tumbang, keberadaan Fraksi ABRI dan anggota MPR/DPR dari ABRI dihapuskan.

3.  Banyaknya jabatan pemerintahan mulai dari Bupati, Walikota, Gubernur, Pejabat Eselon, Menteri, bahkan Duta Besar diisi oleh anggota ABRI yang “dikaryakan”, Selain dilakukannya pembentukan Fraksi ABRI di parlemen, ABRI bersama-sama Korpri pada waktu itu juga dijadikan sebagai salah satu tulang punggung yang menyangga keberadaan Golkar sebagai “partai politik” yang berkuasa pada waktu itu,

4. ABRI melalui berbagai yayasan yang dibentuk diperkenankan mempunyai dan menjalankan berbagai bidang usaha dan lain sebagainya.

5.    Kecenderungan ABRI untuk bertidak represif dan tidak demokratis/otoriter. Hal ini dapat terjadi karena kebiasaan masyarakat yang terbiasa taat dan patuh kepada ABRI. Sehingga masyarakat enggan untuk mencari inisiatif dan alternatif karena semua inisiatif dan alternatif harus melalui persetujuan ABRI. Kalaupun masyarakat telah mengungkapkan inisiatifnya, tak jarang inisiatif tersebut ditolak oleh ABRI yang menjabat sebagai petinggi di wilayahnya tersebut,

6. Menjadi alat penguasa, yakni dengan adanya dwifungsi ABRI ini, maka ABRI dengan bebas bergerak untuk menjabat di pemerintahan. Sehingga untuk mencapai tingkat penguasa tidak mustahil untuk dilakukan oleh seorang ABRI, sehingga dengan mudah ABRI mengatur masyarakat, dan

7. Tidak berjalannya fungsi kontrol oleh parlemen. Dampak dari kondisi ini adalah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, misalnya dalam bentuk korupsi. Hal tersebut dapat terjadi karena ABRI juga yang bertindak sebagai parlemen sehigga ia tidak ingin repot-repot melakukan kontrol terhadap bawahannya.

PEREKONOMIAN PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

Pada blog kali ini saya akan sedikit berbagi materi mengenai Perekonomian Pada Masa Demokrasi Terpimpin. 

Kebijakan Sanering Mata Uang

a.       Pengertian sanering

              Pengertian sanering atau merupakan istilah lain dari devaluasi merupakan suatu bentuk kebijakan pemerintah untuk menurunkan nilai uang dengan tujuan agar daya beli masyarakat menurun. Istilah sanering seringkali disamakan dengan redenominasi, padahal maksud keduanya berbeda. Tujuan dari sanering ini untuk memudahkan masyarakat untuk bertransaksi dan mengurangi jumlah uang yang beredar.

              Sesuai dengan pengertian sanering di atas, maka kebijakan tersebut tidak hanya memberikan dampak positif saja namun juga  memberikan dampak negatif bagi perekonomian Indonesia. Dampak terburuk juga dialami oleh para pebisnis yang menggeluti industri produk karena menurunnya minat konsumen. Bahkan pada kasus sanering yang pernah dilakukan di Indonesia sebelumnya, menyebabkan beberapa industri gulung tikar.

b.      Dampak Sanering Pada Perekonomian

          Tujuan munculnya kebijakan ini adalah untuk menekan laju inflasi yang terus berlangsung hingga tahun 1960-an. Namun, jaman dulu sistem informasi belum semudah saat ini, sehingga pada hari pertama pengumuman kebijakan tersebut tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

          Akibatnya masyarakat yang sudah mengetahui informasi tersebut berlomba-lomba untuk membelanjakan uang macan dan uang gajah secara serentak. Hampir semua toko sembako, pedagang hewan ternak dan lainnya diserbu oleh masyarakat untuk membelanjakan kedua jenis uang tersebut.

c.       Kelemahan dalam Kebijakan Sanering

                Beberapa kelemahan dan dampak sanering yang terjadi pada perekonomian negara antara lain:

·                     Pembangunan ekonomi nasional menjadi terlantar

·                     Nilai mata uang Rupiah menurun terhadap mata uang asing

·                     Terjadipenurunan daya beli masyarakat sehingga kerugian meningkat

·                     Masyarakat Indonesia mengalami kesulitan ekonomi, terutama masyarakat kecil

             Sanering di tahun 1959 bertujuannya untuk menekan daya beli masyarakat, namun justru merugikan pelaku bisnis. Dengan begitu maka para pengusaha harus selalu update informasi jika sewaktu-waktu terdapat kebijakan pemerintah terkait mata uang seperti sanering yang merugikan.

d.      Contoh Sanering

            Ada beberapa contoh kebijakan sanering yang pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Diantaranya adalah:

     1)      Sanering Tahun 1950

         Pada tanggal 19 Maret 1950, kebijakan sanering pertamakali dilakukan pemerintah Indonesia. Dikenal dengan sebutan “gunting Syarifudin” dimana uang kertas benar-benar digunting menjadi dua, baik secara fisiknya maupun nilainya. Uang kertas yang digunting adalah pecahan Rp5 yang secara fisik digunting dimana hanya bagian kiri nilainya Rp2,5. Sedangkan bagian kanan uang kertas tersebut tidak ada lagi nilainya.

     2)      Sanering Tahun 1959

       Pada tanggal 25 Agustus 1959, kebijakan sanering kedua diberlakukan. Pada saat itu uang pecahan Rp1000 (dijuluki gajah) menjadi Rp100, dan pecahan Rp500 (dijuluki Macam) menjadi Rp50.

     3)      Sanering Tahun 1965

      Pada tanggal 13 Desember 1965 kembali dibuat kebijakan sanering yang ketiga. Saat itu Pecahan Rp1000 berubah nilainya menjadi Rp1 (uang baru). Demikianlah ulasan tentang pengertian sanering, kelemahan dan dampak kebijakan sanering,  diatas semoga bisa menjadi salah satu sumber informasi Anda agar lebih mewaspadai tentang gejolak perekonomian di Indonesia.

Pola Pembangunan Semesta Berencana

              Terkait pembangunan semesta dan berencana, Presiden Sukarno menyampaikan amanatnya kepada Dewan Perancang Nasional (Depernas) secara tertulis pada tanggal 28 Agustus 1959. Sementara pidatonya telah disampaikan pada tanggal 17 Agustus 1959.

         “Tugas Depernas ini adalah tugas-tugas pokok. Hasil baik atau gagalnya pekerjaan Depernas adalah bergantung kepada penilaian tugas-kewajiban pokok itu.” kata Bung Karno. Salah satu tujuan dari pembangunan Negara ialah memajukan Negara dari yang sebagian kehidupannya masih dikuasai oleh imperialisme dan feodalisme, ke Negara yang merdeka penuh.

             Dijelaskan Sukarno bahwa tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara setapak demi setapak. Cara kerja tersebut sangat penting untuk diperhatikan supaya selalu menyesuaikan perencanaan dengan perkembangan masyarakat yang semakin maju dan agar hasil yang dicapai itu sesuai dengan harapan yang telah dapat dibangun di kalangan rakyat, dan tentu agar tidak mengecewakan rakyat.

               Pada era Bung Karno, Negara yang secara politis sudah merdeka menunjukkan bahwa dalam bidang ekonomi rakyat masih tergantung pada suasana penjajahan. Banyak sektor-sektor ekonomi yang belum sepenuhnya dikuasai oleh Negara atau pengusaha-pengusaha nasional.

          Oleh karena itu, di samping angan-angan untuk mendirikan industri berat, industri-industri pokok, saat itu tidak dilupakan adanya keharusan untuk menguasai sektor-sektor ekonomi yang menjamin kelancaran pembangunan selanjutnya.

                Sebagai akibat dari politik penjajahan dalam bidang ekonomi, maka Indonesia menjadi sumber bahan-bahan mentah untuk di ekspor, dan telah membuktikan bahwa kehidupan ekonomi Belanda didasarkan pada bahan-bahan mentah. Oleh karena itu, maka penting sekali untuk memberikan legalisasi dan pelaksanaan kepada pengambil-alihan perusahaan-perusahaan milik kolonialis Belanda sebagai salah satu dasar untuk menghimpun modal menuju pembentukan ekonomi nasional.

               “Supaya perusahaan-perusaahan milik kolonialis Belanda yang diambil alih itu dikuasai oleh Negara. Supaya dalam soal ini Negara dan rakyat kita tidak tergantung dari modal asing semata-mata, apalagi yang didapatnya dari berbagai macam syarat yang mengikat, maka adalah penting sekali adanya politik untuk memobilisasi potensi dan modal nasional. Disini juga akan diuji kecintaan rakyat kepada Tanah Air. Dan kalau toh harus mendatangkan modal dari luar, maka yang penting mendapatkan modal itu dengan jalan pinjam dengan syarat-syarat yang mungkin diterima oleh rakyat dan tidak memberatkan beban rakyat.” ujar Bung Karno dalam penjelasannya kepada Depernas.

             Dalam rangka menjamin kelancaran perdagangan yang juga akan mendatangkan modal dan devisen, maka memang penting agar impor dan ekspor dari bahan-bahan yang penting dikuasai oleh pemerintah.

          Berlaku juga dalam hal distribusi di dalam negeri. Dalam hal ini juga penting sekali dikembangkan koperasi uang dikuasai pemerintah. Begitu pula ekspor, impor, dan distribusi perusahaan partikulir.

         Bung Karno juga menjelaskan bahwa dengan adanya modal dan bahan-bahan pembangunan yang telah dapat didagangkan, maka akan timbullah kemungkinan yang besar untuk mengatasi pengangguran yang semakin meningkat dari hari ke hari. Jika dapat mengurangi angka pengangguran, sudah tentu pembangunan di negeri akan disambut baik oleh masyarakat.

         Dan Presiden Sukarno juga menekankan bahwa ketika merencanakan pembangunan harus sekaligus juga memperluas kesempatan bagi pemuda-pemuda Indonesia guna meneruskan pelajarannya, mengembangkan bakatnya, dan memperluas kesempatan bekerja. Semua itu harus ditinjau dalam rangka pengerahan rakyat dan potensi nasional.

            “Usaha untuk benar-benar meringankan beban hidup rakyat dari segala golongan termasuk sesuatu yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu, karena itu adalah syarat utama untuk membangkitkan semangat kerja rakyat, dan untuk meningkatkan produksi. Pengerahan tenaga rakyat akan besar manfaatnya dan akan berhasil baik apabila pembentukan pola pembangunan memperhitungkan lebih dahulu dengan seksama potensi rakyat.” demikian Bung Karno.

Panitia 13

1.      Pengertian Panitia 13

Panitia 13 pada demokrasi terpimpin adalah sebuah panitia yang dibentuk presiden irsoekarno untuk mengurus pembentukan kabinet pada masa demokrasi terpimpin di mulai dari bentukan pertamanya yaitu kabinet natsir. dinamakan panitia 13 karena anggotanya berjumlah 13 orang.

Anggota panitia 13 merupakan anggota pencetusnya Sumpah Pemuda (Teks Soempah Pemoeda) anggotanya antara lain :

a. Soenario

b. J. Leimena

c. SoegondoDjojopoespito

d. Djoko Marsaid.

e. M. Yamin.

f.  Amir Syarifuddin Harahap

g. W.R Supratman

h. S. Mangoensarkoro.

i.  Kasman Singodimedjo.

j.  Mohammad Roem

k. Adnan Kapau Gani

l.  Sie Kong Liong.

m.Kartosoewirjo

Panitia 13 dibentuk oleh Presiden Ir. Soekarno untuk mengurus pembentukan kabinet kabinet pada masa demokrasi terpimpin dimulai dari bentukan pertamanya yaitu kabinet Natsir. Dinamakan Panitia 13 karena anggotanya berjumlah 13 orang.

Dekon

1.      Pengertian Deklarasi Ekonomi adalah (Dekon)

Deklarasi Ekonomi (Dekon) adalah Deklarasi yang disampaikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret 1963 di Jakarta, untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialism dan system ekonomi berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) sebagai pelaksanaan Dekon, pada 26 Mei 1963 dikeluarkan serangkaian peraturan di bidang ekspor dan impor, harga, serta

2.      Tujuan utama Deklarasi Ekonomi

Tujuan utama dari Deklarasi Ekonomi itu adalah untuk menciptakan ekonomi nasional yang sifatnya demokratis dan bebas dari imprealisme demi mencapai kemajuan ekonomi bangsa.

3.      Latar belakang dikeluarkan Deklarasi Ekonomi

Latar belakang dikeluarkan Deklarasi Ekonomi adalah karena Berbagai peraturan dikeluarkan pemerintah untuk merangsang ekspor (exportdrive) mengalami kegagalan, misalnya Sistem Bukti Ekspor (BE). Sulitnya memperoleh bantuan modal dan tenaga dari luar negri sehingga pembangunan yang direncanakan guna meningkatkan taraf hidup rakyat tidak dapat terlaksana dengan baik. Sehingga pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru guna perbaikan ekonomi secara menyeluruh yaitu Deklarasi Ekonomi (DEKON) dengan 14 peraturan pokoknya. 

Dekon dinyatakan sebagai strategi dasar ekonomi Terpimpin Indonesia yang menjadi bagian dari strategi umum revolusi Indonesia.

Proyek Mercusuar

1.      Pengertian Mercusuar

Politik Mercusuar adalah politik yang dijalankan oleh Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai mercusuar yang dapat menerangi jalan bagi New EmergingForces (kekuatan baru yang sedang tumbuh) di dunia. Contoh politik mercusuar: pembangunan monas (monumen nasional), Jembatan Semanggi, dan pembangunan Gedung Canefo (Conferenceofthe New EmergingForce).

2.      Dampak Pelaksanaan Politik Mercusuar

                Dampak pelaksanaan politik mercusuar yaitu adanya kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruhdan petani Indonesia. kolaborasi ini tetap gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak Indonesia kala itu. dampak kedua yaitu pendapatan ekspor Indonesia menurun, cadangan devisa menurun, inflasi terus menaik dan korupsi kaum birokrat dan militer menjadi wabah sehingga situasi politik Indonesia menjadi sangat labil dan memicu banyaknya demonstrasi di seluruh Indonesia, terutama dari kalangan buruh, petani, dan mahasiswa.

3.      Kelemahan dan Kelebihan

   Kelemahannya adalah :

- Proyek-proyek yang djalankan membutuhkan biaya yang sangat besar mencapai milyaran rupiah.

- Kondisi Ekonomi negara menjadi lebih buruk

- Indonesia menjadi ancaman bagi Blok barat dan Timur jika Canefo dan Ganefo benar-benar tercapai

- Kestabilan politik yang rentan menjadi ancaman sendiri bagi bangsa, seperti pemberontkan PKI 65

   Kelebihannya yaitu:

- Membangun hubungan persahabatan dengan negara-negara lain

- Indonesia menjadi negara penggagas Ganef

- Menyejajarkan bangsa kita dan bangsa-bangsa yang baru merdeka, bangsa yang baru berkembang ini dengan bangsa-bangsa yang sudah mapan seperti Amerika, Inggris, Rusia China, untuk sama-sama mengatur ketertiban dunia.

Hanya itu yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang telah membacanya.